• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

PMII minta Presiden Jokowi batalkan kenaikan iuran BPJS dan tolak revisi RUU KPK

September 16, 2019

 

Sby,MercuryFM - Tiga tuntutan disuarakan mahasiswa yang datang ke DPRD Jatim. Puluhan mahasiswa tersebut berasal dari elemen Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK PMII) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Senin (16/09/19)

 

Tiga tuntutan yang di bawa dalam aksi tersebut, mendesak Presiden Joko Widodo mundur jika setiap kebijakan tidak mempertimbangkan aspirasi rakyat. Kemudian mendesak kenaikan iuran BPJS tidak ditetapkan, dan penolakan terhadap revisi undang-undang KPK. 

 

"Kami rasa revisi undang-undang KPK yang terjadi saat ini akan mengguncang eksistensi lembaga tersebut," ujar Korlap aksi Asroful Anam dalam orasinya di halaman Gedung DPRD Jatim.

 

Massa yang awalnya berada di luar gedung meminta untuk masuk ke Gedung DPRD Jatim untuk audiensi. Lama menunggu, para mahasiswa ini mendorong pagar untuk merangsek masuk bertemu dengan anggota dewan. 

 

Usai diizinkan masuk, puluhan mahasiswa pun ditemui dua anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani Mathur Husaeni dan anggota Fraksi Partai Gerindra Hadi Dediansyah di lobi gedung. 

 

Hasil audiensi menyepakati bahwa tuntutan para mahasiswa UNISA Surabaya itu diteruskan ke pimpinan DPRD Jawa Timur. 

 

"Saya sangat mendukung terkait penolakan revisi undang-undang KPK. Korupsi penyakit berbahaya," kata Mathur. 

 

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu berharap PMII tetap konsisten untuk menginstruksikan semua kadernya turun menyuarakan penolakan revisi undang-undang KPK disetiap daerah. 

 

"Saran saya alangkah lebih baik jika menyikapi  sebuah tuntutan bersama dan ditandatangani semua anggota DPRD Jawa Timur," tandasnya. 

 

Sementara itu, Hadi Dediansyah menilai kenaikan iuran BPJS dan revisi undang-undang KPK kurang tepat. Jutaan peserta BPJS dengan yang sakit masih banyak peserta. Seharusnya masih bisa melayani masyarakat terutama kelas bawah. 

 

Sementara mengenai undang-undang revisi KPK, Hadi sepakat untuk menolaknya. Lembaga anti rasuah harus tetap hidup. Revisi tersebut justru bisa melemahkan. 

 

"Kami akan bawa usulan ini ke pimpinan dewan," kata Hadi. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive