Perempuan DPRD Jatim minta pengesahan RUU PKS segera dilakukan

September 17, 2019

 

Sby,MercuryFM - Kalangan perempuan anggota DPRD Jatim mendukung agar pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang sudah 3 tahun berada di DPR RI segera disahkan menjadi Undang Undang.

 

Ini tampak dari pernyataan perwakilan anggota perempuan DPRD Jatim yang tadi menemui peserta aksi ratusan aktivis perempuan Jatim, yang mendesak agar RUU PKS disahkan di depan Gedung DPRD Jatim, Selasa (17/09/19).

 

Mereka juga menjamin aspirasi yang disampaikan ini akan tersampaikan ke senayan DPR agar segera dapat di tindak lanjuti dan segera disahkan sebagai Undang Undang.

 

Menurut Anik Masclahah ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jatim RUU PKS merupakan manivestasi dari kebijakan khusus untuk memberantas tindakan kekerasan seksual yang kerap kali dialami oleh perempuan. 

 

“Pengesahan RUU PKS ini menjadi undang-undang dapat menjamin kepastian hukum maupun perlindungan hukum tehadap perempuan. Sebab itu, kita dukung penuh,” ungkapnya.

 

Perempuan yang juga digadang-gadang sebagai Calon Bupati Sidoarjo 2020 juga akan mendorong Pemerintah Provinsi Jatim untuk menyediakan shelter dan layanannya dibeberapa titik strategis di Jawa Timur, seperti di Kabupaten Pamekesan, Jember, Madiun dan Bojonegoro. 

 

“Fungsi dari shelter tersebut bisa diperluas sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) bagi Anak berhadapan dengan hukum yang memang sulit dipenuhi pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.

 

Sementara itu  hak yang sama juga diungkapkan anggota Fraksi PDI Perjuangan Erma Susanti. Dimana keberadaan RUU PKS ini sudah urgent untuk segera disahkan menjadi UU mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan saat ini cukup banyak dan memprihatinkan.

 

"Dengan adanya UU ini nanti akan memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada korban kekerasan seksual yang terjadi. Ini tidak hanya untuk perempuan tapi juga anak dan laki laki yang terkena kekerasan seksual," ujarnya.

 

Kata perempuan yang juga aktif dalam gerakan perempuan sebelum menjadi anggota DPRD ini, kekerasan seksual tidak bisa hanya ditangani dengan KUHP saja. 

 

"Kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP saat ini sangat kecil sekali. Sedangkan saat ini korban kekerasan seksual saat ini cukup komplek  intensitasnya sangat tinggi dari sisi korban dan jumlahnya. Perlu segera ada payung hukum baru untuk melindungi korban kekerasan seksual," jelasnya.

 

Dijelaskan oleh Erma dengan kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi saat ini ternasuk di Jatim, maka keberadaan RUU PKS ini sangat diperlukan untuk bisa memberikan efek jera pada mereka yang telah melakukan kekerasan seksual.

 

"Dengan adanya RUU ini menjadi UU maka akan memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk memahami kekerasan seksual yang ada sehingga akan dapat menjadi pencegahan di masyarakat dan menurunkan angka kekerasan seksual," pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group