• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Ratusan Buruh Jatim gelar aksi tolak revisi UU no 13 tahun 2003

September 19, 2019

 

Sby,MercuryFM - Ratusan buruh dari berbagai daerah di Jatim yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim mendatangi kantor DPRD Jatim dalam rangka menggelar aksi menolak revisi UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

 

Dalam aksi yang digelar ini mereka melihat revisi UU tersebut cenderung akan merugikan buruh dan pekerja. Karena itu KSPI Jatim berharap DPRD dan Gubernur Jatim juga ikut memperjuangkan tuntutan buruh dan pekerja di Jatim.

 

"Jangan hanya ketika butuh suara, DPRD dan Gubernur Jatim mendekati buruh dan pekerja, tapi ketika buruh dan pekerja berjuang memperjuangkan nasibnya diabaikan," kritik Jazuli juru bicara aksi dalam orasinya di depan kantor DPRD Jatim, Kamis (19/9/2019).  

 

Menurut Jazuli, ada beberapa poin dalam revisi yang memberatkan buruh. Diantaranya penghapusan pesangon, penghilangan batasan jabatan tertentu untuk pekerja asing, kontrak kerja (PKWT) dan outsourcing dapat dilakukan di semua jenis pekerjaan (flexibility labour market).

 

Kemudian upah minimum disesuaikan dua tahun sekali, adanya upah minimum padat karya dan sektor tekstil yang nominalnya lebih rendah dari UMK/UMP,  mempermudah pengusaha dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),  dan penghapusan pasal mogok kerja (pelarangan mogok kerja). Padahal UU Ketenagakerjaan masih relevan.

 

"Wacana revisi UU No.13 tahun 2003 yang digulirkan pemerintah hanya mengakomodir kepentingan pengusaha, sehingga materi revisi banyak menyimpang dari UUD 1945 yang hanya akan melahirkan perbudakan modern, kesenjangan sosial, mengancam demokrası, mengurangi dan bahkan menghilangkan hak serta kesejahteraan buruh," tegas Jazuli.

 

Dalam aksi ini mereka juga menyatakan penolakannya terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Devisitnya BPJS Kesehatan saat ini merupakan kesalahan manajerial.

 

"Jangan kerugian BPJS ini dibebankan kepada masyarakat. Justru seharusnya BPJS bagaimana bisa menekan agar Badan Usaha benar benar mendaftarkan pekerjanya di BPJS. Sebab sampai saat ini banyak Badan Usaha yang belum mendaftarkan karyawannya di BPJS," ungkapnya.

 

KSPI Jatim, lanjut Jazuli juga mendesak kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa supaya Sistem Jaminan Pesangon di Jatim bisa segera diwujudkan. Mengingat, janji tersebut diucapkan orang nomor satu di Jatim saat perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2019 lalu.

 

"Karena itu kami mendesak kepada DPRD dan Gubernur Jatim segera membuat Perda tentang sistem jaminan pesangon kepada pekerja dan buruh di Jatim supaya kesejahteraan buruh terjamin," tegasnya.  

 

"Aksi demo ini merupakan aksi pemanasan, kami akan tagih janji DPRD dan Gubernur Jatim pada aksi lanjutan pada 2 Oktober mendatang dengan massa yang lebih besar," lanjutnya.

 

 

Perwakilan massa aksi akhirnya ditemui tiga orang perwakilan DPRD Jatim, yakni Hari Putri Lestari (F-PDIP), Hartoyo (FPD) dan Azhari (FNasdem). 

 

"Kami siap menindaklanjuti dan mengawal tuntutan buruh Jatim untuk disampaikan ke pemerintah pusat," ujar Hari Putri Lestari.

 

Sementara itu Azhari anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Jatim juga siap memperjuangkan dan mengawal usulan kaum pekerja di Jatim ini.

 

"Kalau perlu DPRD Jatim juga membuat Perda tentang besaran upah di Jatim agar disparitas upah antar daerah di Jatim bisa dipangkas," pungkasnya (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive