IJTI apresiasi langkah Presiden Jokowi yang menolak pengesahan RUU KUHP

September 20, 2019

 

Sby,MercuryFM - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak pengesahan Rancangan Undang Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sehingga kebebasan pers tidak terpasung seperti era Orde Baru mendapat apresiasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

 

"Alhamdulillah hari ini jadi tonggak sejarah karena Presiden menolak pengesahan RUU KUHP. Sebab dalam KUHP yang baru, jurnalis bisa dipidanakan," ujar Yadi Hariyadi Ketua IJTI Pusat, disela sambutan pengukuhan pengurus IJTI Korda Surabaya periode 2019-2022 di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (20/9/19) malam.

 

Menurut Yadi Hariyadi, ada 2 pasal dalam Rancangan KUHP yang mendapat protes keras dari Dewan Pers maupun organisasi jurnalis seperti IJTI, PWI, dan AJI. Karena itu pihaknya sudah menyiapkan petisi penolakan yang akan dimulai di Surabaya jika hari ini RUU KUHP jadi disahkan.

 

Pasal yang mengancam kebebasan pers yang pertama, adalah pasal 219 R-KUHP yang menyatakan setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penyebaran kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yakni sebesar Rp.200 juta. 

 

Kedua adalah, pasal 241 dimana dinyatakan  bahwa, setiap orang yang menyiapkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehinga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah  dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yakni paling banyak sebesar Rp.500 juta.

 

"Ini adalah kemenangan teman-teman jurnalis karena sudah 2 tahun lalu kita galang kekuatan menolak RUU KUHP ini. Pasalnya bisa mengancam kebebasan berekspresi yang juga diatur dalam UUD 1945. Intinya, banyak yang kontraproduktif, sehingga bisa menghancurkan profesi jurnalis," jelas Yadi Hariyadi.

 

Sementara itu pelantikan IJTI Korda Surabaya yang berlangaung tadi, Ketua IJTI Korda Surabaya, Lukman Abdul Rozaq dalam sambutannya menyatakan banyak terima kasih karena kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik berkat difasilitasi oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sehingga bisa dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya.   

    

Menurut alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia saat ini tengah digempur dengan berita hoaks, karena itu IJTI juga punya tanggungjawab memerangi berita hoaks karena sumber beritanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

 

"Makanya, tagline yang kami usung adalah  Jurnalis Cerdas Indonesia Sehat. Seorang jurnalis harus bisa memilih dan memilah sebelum berita disajikan kepada publik dan haru, bisa mengambil moment yang tepat," harap Lukman sapaan akrabnya.

 

Masih di tempat yang sama, Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak sebelum membuka dan meresmikan pelantikan pengurus IJTI Korda Surabaya menyatakan bahwa intensitas teman-teman media dengan Pemprov Jatim sudah menjadi bagian yang integral sehingga diharapkan bisa menjadi mitra pemerintah provinsi Jatim dalam mewujudkan masyarakat Jatim yang lebih baik.

 

Suami artis Arumi Bachsin itu mengakui tantangan kedepan yang harus dihadapi industri pertelevisian cukup berat karena semakin banyak pesaingnya khususnya media sosial. Namun jurnalis khususnya jurnalis televisi tentu berbeda karena mereka memiliki  tanggungjawab moril antara jadi profesional dan jadi negarawan dalam setiap menyajikan tontotan dan informasi kepada masyarakat.

 

"Integritas harus tetap dijunjung tinggi dan Dewan Pers juga harus berani menegakkan aturan etika jurnalistik," pungkasnya.

 

Seperti diketahui, sebanyak 51 pengurus IJTI Korda Surabaya periode 2019-2022 diambil sumpah dan dikukuhkan langsung oleh ketua IJTI Pusat. Ketua IJTI Korda Surabaya dijabat Lukman Abdul Rozaq (Trans 7), lalu sekretaris  dijabat oleh Guntur Nara Persada (SBO TV) dan bendahara Sinta Maulidia (Kompas TV). (ari)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive