• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Konflik Pertanahan di Jatim tinggi, Aliansi Tani Jatim gruduk DPRD Jatim

September 24, 2019

 

Sby,MercuryFM - Peringati Hari Tani puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Tani Jatim menggelar aksi di DPRD Jatim, selasa (24/9/2019).  

 

Dalam aksi tersebut mereka mengecam maraknya ketimpangan struktur agrarian yang tajam dan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

 

“Kami mencatat selama ini Pemprov Jatim cenderung abai terhadap konflik-konflik agrarian,” jelas koordinastor aksi Mohammad Udin saat ditemui dilokasi aksi.

 

Kata Udin, dalam catatannya telah terjadi 35 letusan konflik agrarian sepanjang tahun 2018. Bahkan konflik agrarian di Jatim dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu menjadi provinsi teratas dalam urusan kejadian konflik.

 

Tak hanya itu, sambung Udin, pihaknya miris ketika predikat Propinsi Jatim sebagai lumbung pangan nasional terancam menjadi tak bisa dipertahankan.

 

”Hal tersebut karena maraknya tren alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dengan mengatasnamakan proyek pembangunan infrastruktur ataupun yang lain lainnya menjadi tak terkendali,” jelasnya.

 

Mereka juga menuntut agar produk undang-undang yang digedok DPRD Jatim terkait perlindungan dan pemberdayaan petani juga ditindak lanjuti dengan dibuatkan Peraturan Gubernur (Pergub). 

 

"Kami mendorong agar UU tersebut dibuatkan Peraturan Gubernur (Pergub), sehingga dalam takaran teknis dan implementasi perlindungan dan pemberdayaan petani bisa dirasakan," ungkapnya.

 

Penerbitan Pergub tersebut, masih kata Udin diperlukan petani ketika mengalami gagal panen.

 

"Kami meminta agar dalam Pergub Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini didalamnya ada asuransi tani, segera di keluarkan oleh Gubernur," terangnya.

 

Sementara itu anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim Noer Soetjipto yang menemui mereka mengatakan, saat ini di Jatim sudah ada perlindungan terhadap petani yang bertujuan untuk melindungi hak-hak petani.

 

”Begitu juga dengan perlindungan dengan nelayan,” jelas pria asal Trenggalek.

 

Soal desakan agar diterbitkan Pergub perlindungan petani, Noer Soetjipto mengaku akan mengawal ke Pemprov Jatim agar gubernur segera menerbitkan Pergub tersebut.

 

Dalam aksi tersebut Aliansi Tani Jatim mengeluarkan beberapa tuntutan antara lain menyelesaikan konflik agrarian Jatim, menghentikan segala upaya kriminalisasi terhadap petani, menghentikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, mewujudkan reforma agrarian sejati dan menerbitkan pergub tentang perlindungan dan pemberdayaan petani berkelanjutan.

 

Aksi ratusan petani ini mendapat pengawalan ketat dari Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya. Sementara didepan pintu masuk Gedung DPRD Jatim dipasang kawat berduri untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan.

 

Sejumlah poster bertuliskan hujatan kepada DPR pun dipampang saat para demonstran ini melakukan orasi. (ari)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive