• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

DPRD Jatim minta Gubernur lakukan bimbingan dan asistensi untuk tiga wilayah di Jatim yang belum dapat WTP

October 2, 2019

 

Sby,MercuryFM - Pemberian penghargaan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan terhadap Pemerintah Provinsi Jatim dan 35 kota- kabupaten yang berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan apresiasi DPRD Jatim. Ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadat, Rabu (02/10/19).

 

Pihaknya kata Anwar Sadat , mengucapkan selamat kepada para bupati dan walikota dari 35 kabupaten/kota tersebut yang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dinilai sangat baik. 

 

"Semoga prestasi ini bisa dipertahankan pada tahun anggaran berikutnya," katanya.

 

Politisi Partai Gerindra ini mengaku Pemprov  masih memiliki pekerjaan rumah terhadap 3 kabupaten/kota yang belum mendapatkan opini WTP. Yaitu, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember dan Kabupaten Tulungagung. 

 

"Tentu ini PR bagi Gubernur dan DPRD untuk bersama-sama melakukan asistensi, supervisi, dan bimbingan teknis agar ketiga kab/kota itu bisa berprestasi seperti kab/kota lainnya," jelasnya.

 

Salah satu aspek yang penting lanjut dia, pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah akuntansi. Menurut Sadat, di era sekarang, sistem akuntansi semakin modern, sehingga lebih membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian laporan keuangan. 

 

"Oleh karena itu mutlak harus meningkatkan skill staf menjadi lebih mahir atau merekrut staf baru yg adaptatif terhadap perkembangan akuntansi modern," imbuhnya.

 

Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, kata Sadat, menjadi kebutuhan publik. Sebab, pada hakikatnya pemerintah mengelola public fund yang harus di pertanggungjawabkan kepada publik. 

 

"Di samping itu juga perlu kesadaran bahwa pemerintah daerah dijalankan oleh Kepala Daerah dan DPRD adalah bagian dari unsur pemerintahan daerah sesuai dalam UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," terangnya.

 

Maka peran dan fungsi DPRD, lanjut Sekertaris DPD Partai Gerindra Jatim, dalam mengontrol Kepala Daerah harus dalam frame untuk menciptakan suatu pemerintah daerah yg transparan dan akuntabel, bukan untuk menghakimi. Hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD yang harmonis akan sangat urgen dalam konteks ini.

 

"Info yang saya dapat, tiga kab/kota yang masih belum optimal dalam penyusunan LKPD, dikarenakan memiliki hubungan yang belum harmonis antara Kepala Daerah dan DPRD-nya," pungkasnya. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive