• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

DPRD dan Pemprov Jatim jamin Perda Pesangon akan segera terwujud

October 2, 2019

 

Sby,MercuryFM - DPRD Jawa Timur bersama pemerintah provinsi Jawa Timur memberikan jaminan Perda terkait 'Jaminan Pesangon' segera diputuskan. Usai masuk di Propem Perda 2019, Perda 'Jaminan Pesangon' dapat diputuskan paling lambat pada 2020 mendatang.

 

Ini disampaikan ketua DPRD Jatim Kusnadi bersama Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Heru Tjahyono diatas mobil Komando didepan ribuan massa buruh yang menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jatim, Rabu (02/10/19).

 

Kesepakatan ini diambil pada pertemuan buruh dengan Pemprov Jatim dan DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim, Rabu (2/10/2019). Pertemuan ini digelar di sela aksi unjuk rasa ribuan buruh di Gedung DPRD Jatim. 

 

"Tidak perlu menunggu mayday, kalau bisa secepatnya kenapa harus menunggu 2020. Insyaallah kita akan memaksimalkan pembahasan perda ini. Sebelum mayday kita harap Perda ini sudah ada," ungkap Kusnadi yang disambut gembira buruh yang menggelar aksi.

 

Kusnadi setelah berorasi menjelaskan, bahwa Raperda Jaminan Pesangon akan dimasukkan dalam Propem Perda 2019. Harapannya, pembahasan akan dilakukan kurang dari satu tahun sehingga bisa disahkan awal tahun depan. 

 

"Komitmen kami, Perda jaminan pesangon Masuk Prolegda 2019 dan akan kami selesaikan," katanya.  

 

Pihaknya berjanji dalam membahas Perda tersebut juga dengan melibatkan buruh, selain juga pemerintah. 

 

"Kami minta bantuan. Tolong naskah akademiknya (raperda) bisa dilihat (buruh) juga. Setelah dibahas, nanti akan digarap Komisi E," katanya.  

 

Sementara itu Apin Sirait juru bicara buruh mengatakan Perda Pesangon menjadi salah satu keinginan buruh untuk bisa direalisasikan di Jatim. Mengingat, banyak buruh yang tak mendapat hak pesangon pasca pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.

 

"Kami risau, saat ini banyak perusahaan lari dari tanggung jawabnya," katanya. 

 

Dengan adanya perda pesangon tersebut lanjutnya, akan memberikan kepastian bagi buruh nantinya. Dan perda ini diyakini tidak akan membebani pengusaha justru ini akan membantu pengusaha dalam memberikan jaminan pesangon untuk pekerjanya.

 

Pihaknya berharap pengesahan Perda tersebut dapat disahkan awal tahun depan atau sebelum perayaan Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei. 

 

"Ini akan menjadi kado terindah di perayaan Hari Buruh 2020 dengan menyajikan Perda ini," pungkasnya. 

 

Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan buruh di Jatim gelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Jatim.

 

Adapun tuntutan aksi di antaranya adalah menolak Revisi UU 13/2013 tentang ketenagakerjaan. Kemudian, mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) no 11 th 2019 dan 228 tahun 2019. 

 

Juga, menolak kenaikan Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri. Tuntutan berikutnya, mereka mendorong DPRD Jatim segera mensahkan Perda tentang jaminan pesangon. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive