• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

© 2016 by Mercury Media Group

Serapan anggaran rendah, Fraksi Gerindra menduga ada intervensi kepentingan pihak luar

October 14, 2019

 

Sby,MercuryFM - Serapan rendah yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jatim yang cukup rendah sampai saat ini, yang hanya mencapai 50 sampai 60 persen padahal sudah memasuki Triwulan ketiga, menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim Hadinudin patut diduga adanya intervensi kepentingan pihak diluar birokrasi.

 

“OPD itu sudah puluhan tahun mengelola anggaran, sudah hafal prosedur dan landasan hukum, bahkan kalau ada perubahan undang undang mereka pertama kali mendapatkan informasi, sosialisasi dan salinan undang undang. Jika ada penyerapan anggaran rendah patut diduga ada intervensi kepentingan pihak pihak diluar birokrasi,” jelasnya, Senin (14/10/19).

 

Dikatakan oleh Hadinudin, pihaknya berharap serapan rendah ini harus segera didongkrak menjadi optimal.

 

“Rakyat jangan sampai jadi tumbal lambatnya penyerapan anggaran. Rakyat yang seharusnya menikmati kue pembangunan harus menjadi tumbal akibat serapan rendah. Ingat saat sidang paripurna istimewa HUT Jatim Ke 74 kemarin,  Petuah KH. Zawawi Imron yaitu  jika ada yang menyakiti rakyat, hati kita yang berdarah. Ini menjadi motivasi kita untuk kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

 

 

Sementara itu anggota Fraksi Gerindra lainnya Hadi Dediansya menilai serapan rendah yang terjadi saat ini pada OPD dilingkungan Pemprov Jatim dikarenakan belum ditemukan ritme yang sama antara kinerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan kepala dinas masing-masing OPD.

 

“ Harap dimaklumi, karena saat ini etos kerjanya masih sesuai dengan gubernur sebelumnya. Jadi kepala dinas OPD maupun gubernur Jatim saat ini harus menyesuaikan kinerjanya satu sama lain,” ungkap pria yang juga wakil ketua Komisi A DPRD Jatim ini.

 

Menurutnya saat ini peran Sekdaprov lah yang sangat dibutuhkan untuk menjembatani persoalan yang terjadi itu dengan gubernur.

 

”Harus ada sinergi antara Gubernur Khofifah dengan Sekdaprov Jatim. Bu Khofifah ini melanjutkan gubernur Pak De Karwo dan tentunya yang paham kepemimpinan Pak De Karwo adalah Sekdaprov Jatim. Peran Sekdaprov harus optimal mensinergikan OPD dengan ritme gubernur Jatim,” jelasnya.

 

Dikatakan oleh Hadi Dediansyah, Sekdaprov Jatim harus menyampaikan ke gubernur Jatim secara factual agar penyerapan anggaran sesuai dengan target.

 

”Kami minta kinerja sekdaprov lebih maksimal,bilamana perlu gubernur mengambil sikap tegas terhadap OPD-OPD yang kurang maksimal dalam kinerjanya,” pungkasnya.

 

Dari data yang ada, dari 56 OPD di Pemprov Jatim baru 37 OPD yang telah merealisasi serapan anggaran hingga kisaran 50 sampai 70 persen. Sisanya, 19 OPD masih dibawah 0 persen.

 

Sekedar diketahui, target serapan APBD yang diatur dalam Pergub Jatim No 92 tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim tahun anggaran 2019 disebutkan bahwa target serapan pada triwulan tiga dengan total keseluruhan adalah 80 persen. Rinciannya pada triwulan I sebanyak 20 persen, triwulan II 35 persen dan dan triwulan 25 persen. (ari)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Anugerah Ariyadi De Facto Jabat Waketum Komisi B

January 16, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive